PANGKALAN BUN (TABIRkalteng) – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng), melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar rapat koordinasi (rakor) kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026.
Rakor tersebut dipimpin oleh Bupati Kobar yang diwakili Asisten I Setda, Tengku Ali Syahbana dan dihadiri unsur TNI, Polri, perangkat daerah, instansi vertikal, camat serta unsur Masyarakat Peduli Api (MAP), di Aula Pemkab setempat, Senin (16/3).
Dalam rakor tersebut BPBD Kobar menyampaikan bahwa sejak Januari hingga 11 Maret 2026 telah terjadi sekitar 30 kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten setempat dengan total luasan mencapai 72,56 hektare.
Selain itu pada periode Januari hingga Februari 2026 juga terdeteksi sebanyak 22 titik panas atau hotspot di wilayah Kobar yang menjadi indikator potensi kebakaran.
Menurut Asisten I Setda Kobar, Tengku Ali Syahbana, rakor tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh pihak memiliki komitmen yang sama dalam mencegah dan menangani karhutla.
“Rakor ini kita laksanakan sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak memiliki komitmen yang sama dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan di Kobar,” ujarnya.
Ia mengatakan angka kejadian karhutla yang tercatat dalam beberapa bulan terakhir harus menjadi perhatian bersama agar upaya pencegahan dapat dilakukan lebih maksimal.
“Angka ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa potensi karhutla masih ada dan harus diantisipasi sejak dini apalagi berdasarkan prakiraan cuaca musim kemarau tahun 2026 diperkirakan lebih panjang dan lebih kering sehingga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran,” katanya.
Ia menambahkan penanganan karhutla tidak boleh dilakukan secara reaktif tetapi harus dilakukan secara preventif, terkoordinasi dan terencana dengan baik oleh seluruh pihak.
“Karena itu BPBD sebagai leading sector diminta untuk terus memperkuat sistem deteksi dini, pemantauan hotspot serta kesiapsiagaan personel dan peralatan di lapangan,” tambahnya.
Ia juga meminta dukungan TNI dan Polri terus ditingkatkan terutama dalam pengawasan wilayah serta penegakan hukum terhadap pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan.
Selain itu para camat dan kepala desa juga diminta untuk mengaktifkan kembali peran MPA serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Sementara itu Plt Kepala Pelaksana BPBD Kobar, Reneli mengatakan kegiatan rakor ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi kolaborasi pentahelix dalam upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di wilayah setempat.
“Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyampaikan informasi perkembangan kondisi karhutla, prakiraan cuaca dan musim kemarau tahun 2026 serta langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan secara bersama-sama,” katanya.
Ia menambahkan peserta rakor terdiri dari unsur Forkopimda, perangkat daerah terkait, TNI/Polri, instansi vertikal, pihak perusahaan, camat serta unsur masyarakat peduli api yang memiliki peran penting dalam pengendalian karhutla di Kobar.
“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun komitmen bersama serta langkah-langkah terpadu dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan sehingga kejadian karhutla di Kabupaten Kobar dapat ditekan seminimal mungkin,” tambahnya.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab Kobar dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat sinergi seluruh pihak dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun 2026. (am)
